Jumat, 19 Juni 2009




PENGEMBANGAN SEKOLAH: SEBUAH ALTERNATIF MANAJEMEN SEKOLAH PADA JENJANG SMA
ROHMAD WIDIYANTO

BAB I
PENDAHULUAN


A. Dasar Pemikiran
Visi makro pendidikan nasional adalah terwujudnya masyarakat madani sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia baru dengan tatanan kehidupan yang sesuai dengan amanat proklamasi Negara Kesatuan republik Indonesia melalui proses pendidikan. Sesuai visi tersebut jelas sekali yang dimaksud masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban (Pusat Bahasa,2002:720). Sedangkan ‘masyarakat baru’ yang dimaksud adalah masyarakat yang memiliki keimanan dan akhlak tinggi, kemerdekaan dan demokrasi, toleransi dan menjunjung hak asasi manusia, serta berpengertian dan berwawasan global.
Visi mikro pendidikan nasional adalah terwujudnya individu manusia baru yang memiliki sikap dan wawasan keimanan dan akhlak tinggi, kemerdekaan dan demokrasi, toleransi dan menjunjung hak asasi manusia, saling pengertian dan wawasan global.
Dari visi makro dan mikro tersebut selanjutnya dijabarkan dalam misi pendidikan nasional yang menjangkau rentang waktu jangka pendek, menengah, dan panjang. Secara garis besar misi tersebut adalah menciptakan masyarakat madani untuk misi jangka panjang, pemberdayaan organisasi maupun proses proses pendidikan sebagai misi jangka menengah, dan untuk jangka pendeknya adalah mengatasi krisis. Guna merealisasi visi dan misi pendidikan nasional tersebut, diperlukan strategi tertentu dalam membangun pendidikan di Indonesia.
Bila dilihat dari visi dan misi pendidikan nasional tersebut, problema dan tantangan pendidikan memang terasa berat, teknologi dan masyarakat berubah dengan cepat, sementara itu pada era-era sebelumnya struktur dan manajemen sekolah tidak mengalami perubahan yang berarti untuk dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi di bidang teknologi, ekonomi, sosial, dan hubungan antar manusia tersebut. Akibatnya, pendidikan tidak berdaya menghadapi perubahan-perubahan tersebut di atas. Peran pendidikan kedodoran dalam menanggapi perubahan. Pendidikan Indonesia telah tertinggal oleh laju kemajuan.
Keadaan semakin memprihatinkan kalau dicermati bahwa perkembangan masyarakat menunjukkan adanya kecenderungan orang tua semakin sibuk dengan pekerjaan. Dari waktu ke waktu partisipasi tenaga kerja wanita semakin besar. Hal ini berarti kedua orang tua terlibat dalam pekerjaan dari hari ke hari. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau dewasa ini orang tua seolah-olah menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak ke sekolah. Sudah barang tentu beban sekolah semakin berat.
Beban sekolah semakin berat kalau dilihat bahwa dewasa ini kualitas sumber daya manusia di kalangan masyarakat Indonesia dapat dikatakan rendah. Survey dari United Nation Development Program (UNDP) tahun 2001 menunjuk posisi Indonesia pada ranking 102, berada di bawah Vietnam (101) dan Aljazair peringkat 100 (Nursisto,2001:x). Dilain pihak sesuai catatan Human Developing Index (HDI) pun menunjukkan bahwa mutu guru Indonesia masih jauh dari memadai untuk melakukan perubahan yang sifatnya mendasar. Dari data statistik HDI terdapat 60% guru SD, 40% guru SMP, SMA 43%, dan SMK 34% dianggap belum layak untuk mengajar di jenjang masing-masing. Selain itu, 17,2% guru atau setara dengan 69.477 guru mengajar bukan bidang studinya. Dengan demikian, kualitas SDM kita berada pada urutan 109 dari 179 negara di dunia (Dharma Bhakti,2007:6)
Dengan keadaan seperti itu, beban yang tertumpu pada dunia pendidikan di Indonesia kian menjadi berat dari hari ke hari. Melalui pendidikan yang bermutu diharapkan kualitas sumber daya manusia akan semakin meningkat guna memasuki era persaingan sebagai konsekuensi globalisasi.
Di samping itu, dibalik berbagi beban berat pendidikan tersebut, kesulitan atau bahkan kebingungan dalam setiap pembicaraan mengenai pendidikan mungkin bersumber pada kenyataan bahwa lembaga ini merefleksikan masalah-masalah atau tantangan mendalam yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai negara berkembang. Pembicaraan mengenai filsafat dan kebijaksanaan pendidikan selalu dengan sendirinya menuntut kejelasan wawasan masa lalu, kebutuhan mendesak masa kini dan harapan subjektif masa depan. Jika wawasan terhadap tiga dimensi kesejarahan dari suatu masyarakat dan suatu negara itu kabur, maka sulitlah diharapkan suatu filsafat dan kebijaksanaan yang jernih dan mantap.
Pendidikan merupakan lembaga yang sarat dengan beban kesejarahan. Melalui lembaga pendidikan, suatu masyarakat akan melestarikan nilai-nilai. Suatu masalah yang substansial sifatnya atau muncul jika suatu masyarakat tidak mampu secara tegas mendefinisikan masa lalunya serta pertentangan-pertentangan yang terkandung dalam tradisinya.
Dalam jajaran persoalan ini , berhubung Indonesia sedang mengalami masa krisis multidimensional, langkah yang tepat guna mengatasi masalah tersebut seharusnya yang dikedepankan adalah masalah pembinaan wawasan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kehidupan kenegaraan yang bersatu. Bukan penyemaian benih primordialisme sempit yang membuat menjadi terkotak-kotak, yang tentu hal ini akan berakibat buruk pada dunia pendidikan.
Tidak kalah beratnya dengan hal tersebut, adalah tuntutan mendesak masa kini yang tumbuh secara objektif, baik dari dalam maupun dari luar. Tekanan penduduk dan penyiapan sumber daya manusia dalam berbagai tingkatannya, serta perencanaan dan koordinasi dengan bidang-bidang lain dalam kehidupan ekonomi masyarakat dengan negara, tentulah membutuhkan pemetaan persoalan secara jelas.
Sementara itu, kehidupan di luar pendidikan itu sendiri berubah-ubah dan terkadang menolak untuk diramalkan secara tepat. Kenyataan bahwa Indonesia kini tengah berjuang keras agar terbebas dari segala bentuk krisis, tentulah tercipta pada dirinya suatu tekanan-tekanan yang cukup berat. Kesulitan ekonomi yang menimpa Indonesia dan banyak kawasan dunia, dihadapi dengan sikap keras proteksionis, peningkatan efisiensi dan penataan kembali perekonomian, juga merupakan pertanda yang bisa tidak bisa haruslah ditangkap maknanya oleh pemikir pendidikan dan pengelola yang bertanggung jawab atas kelangsungan pendidikan. Dan bukan hanya itu, perubahan jangka pendek juga menimbulkan implikasi terhadap anggaran, dan oleh satu dan lain hal pertimbangan, pendidikan yang kadang-kadang terpaksa tidak memperoleh prioritas yang tinggi. Hal itu dapat terbukti dari minimnya anggaran pendidikan yang dipatok dalam APBN maupun APBD sesuai amat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Bukankah ini suatu pertanda buruk terhadap dunia pendidikan kita, apabila dilihat dilihat dari ketiga beban kesejarahan di atas.
Masa depan suatu bangsa, sedikit banyak terbebankan pada dunia pendidikan. Ketidakjelasan secara operasional mengenai masa depan suatu bangsa juga akan mempersulit penegasan filsafat pendidikan dan pemilahan perangkat kebijakan, sebab pada dasarnya pendidikan adalah tempat penempaan manusia untuk masa depan, dan masa depan itu secara subjektif menuntut disiplin dimasa kini. Jika ada pertanyaan siapa penempa manusia itu? Mungkin tidak ada opsi lain kecuali guru, dan guru sendiri berada dalam sebuah institusi. Dengan demikian maka penempaan tersebut berada dan menjadi tanggung jawab institusi tempat guru tersebut mengabdi.
Dari sejumlah persoalan tersebut di atas sesungguhnya akar permasalahannya adalah terletak pada sistem pendidikan di sekolah-sekolah sementara ini yang kurang berorientasi pada kecakapan hidup. Dengan kecakapan hidup diharapkan siswa akan mampu memecahkan problematika kehidupan yang dihadapi, termasuk mencari atau menciptakan pekerjaan bagi mereka yang tidak melanjutkan pendidikannya. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dan mendesak diterapkannya prinsip pendidikan berbasis luas (Broad-Based Education) (Depdiknas,2002:4)
Implementasi pendidikan kecakapan hidup memerlukan adanya manajemen yang tepat, kesamaan visi dan misi yang menjadi dasar dalam pengembangan dan atau pensiasatan kurikulum dan tradisi pembelajaran, manejemen personalia yang tepat, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan, manajemen kesiswaan, dan manajemen humas sekolah. Pendek kata, implementasi pendidikan kecakapan hidup diperlukan suatu reformasi manajemen yang efektif dan efisien. Yang perlu menjadi perhatikan, manajemen tersebut haruslah tetap berada pada kerangka paradigma baru sebagaimana dikembangkan dan menjadi arah reformasi Negara tercinta kita ini. Reformasi yang dimaksud adalah berubahnya system ketatanegaraan dari sentralisasi kearah desentralisasi atau otonomi daerah. Implikasinya dalam dunia pendidikan adalah berbentuk manajemen berbasis sekolah (School-Based Management). Demikian pula kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan juga diarahkan pada manajemen peningkatan mutu yang juga berbasis di sekolah, seperti telah dicanangkan pemerintah sejak tahun 2001, yang terkenal dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).
Guna mewujudkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut di atas serta implementasi MPMBS hendaknya sekolah mampu merencanakan, mengorganisasi, mengerahkan segenap komponen sekolah, serta mengawasi sejumlah program reformasi sekolah. Hal itu dikandung maksud agar manajemen yang diberlakukan di sekolah itu benar-benar dapat efektif dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu peran kepala sekolah dalam merealisasi tujuan itu menjadi sangat dominan.

B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas guna peningkatan mutu pendidikan, khususnya di jenjang pendidikan menengah atas (baca SMA) beserta pengembangannya dan agar pelaksanaan MPMBS di sekolah dapat berjalan lebih efektif dan efisien maka sejumlah permasalahan yang penting untuk diangkat adalah:
1. Bagaimanakah konsep manajemen sekolah agar bisa diimplementasikan dalam setiap kebijakan sekolah yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan di SMA?
2. Bagaimanakah model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sesuai dengan tuntutan Depdiknas?
3. Bagaimanakah realisasi konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam upaya menyusun rencana pengembangan sekolah guna peningkatan mutu pendidikan di SMA?









BAB II
PEMBAHASAN


Sebelum pembahasan mengenai rencana program pengembangan sekolah (SMA) dilakukan, terlebih dahulu akan dibahas mengenai konsep manajemen sekolah dan implementasinya pada pelaksanaan manajemen sekolah serta model manajemen berbasis sekolah sesuai tuntutan Depdiknas. Hal ini dikandung maksud agar program pengembangan sekolah (SMA) yang dilakukan oleh kepala sekolah beserta seluruh warga sekolah tidak terlepas dari kerangka teori dan konsep manajemen sekolah yang telah digariskan oleh Dediknas melalui Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk itu sebuah tuntutan mutlak yang harus dikuasai oleh kepala sekolah sebelum menyusun rencana pengembangan sekolah, adalah menguasai konsep Manajemen Sekolah dan konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah seperti yang telah ditetapkan Depdiknas.

1. Konsep Manajemen Sekolah dan Implementasinya pada pelaksanaan Manajemen di SMA
Menurut Sergiovanni dkk (dalam Direktorat Pendidikan Menengah Umum,2002:12) manajemen adalah proses kerja dengan dan melalui (mendayagunakan) orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Dari pendapat itu dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen dititik beratkan pada sebuah proses yang terdiri atas kegiatan-kegiatan dalam upaya mencapai tujuan bersama (administrasi) secara efisien.
Lebih lanjut Gorton (dalam Direktorat Pendidikan Menengah Umum,2002:13) menegaskan bahwa manajemen merupakan strategi atau langkah-langkah yang digunakan administrator untuk melakukan tugas tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian manajemen menurut Gorton dipandang sebagai sebuah strategi intrumentalis dalam menjalankan sebuah pekerjaan teknis guna mencapai sebuah tujuan manajerial yang telah disusun bersama.
Dari kedua pendapat di atas jika digabung akan menjadi sebuah sinergi dalam menjalankan organisasi (baca sekolah) guna mencapai tujuan yang telah digariskan bersama.
Menurut Sergiovanni dkk kegiatan-kegiatan manajemen meliputi:
a. Perencanaan (planning)
b. pengorganisasian (organizing)
c. pengerahan ( leading), dan
d. pengawasan (controlling)

a. Perencanaan (planning)
Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan semua aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan dating dalam rangka mencapai tujuan (Direktorat Pendidikan Menengah Umum,2002:15). Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah bersama segenap warga sekolah.
Untuk mendapatkan sebuah perencanaan yang baik maka dalam menyusun perencanaan seorang kepala sekolah harus melibatkan segenap warga sekolah, yaitu wakil Kepala Sekolah, guru, staf TU, dan perwakilan orang tua siswa yang tergabung dalam Komite Sekolah. Agar perencanaan tersebut bisa efektif maka hendaknya memperhatikan aspek-aspek perencanaan yang tepat, yaitu a) perencanaan harus disertai rincian kegiatan yang teliti, b) tidak terlepas dari pemikiran pelaksanaan, c) terdapat tempat pengambilan resiko, d) memiliki sifat sederhana, luwes, dan praktis, d) didasarkan pada keadaan nyata masa kini dan masa depan, e) mendapatkan rekomendasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.

b. Pengorganisasian (organizing)
Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan semua tugas, tanggung jawab, wewenang, dan komponen dalam proses kerjasama sehingga tercipta suatu sistem kerja yang baik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Direktorat Pendidikan Menengah Umum,2002:15). Dalam hal ini seorang kepala sekolah harus mampu mengorganisasi (baca:memanage) sekolah secara maksimal. Hal ini sejalan dengan konsep kepemimpinan kepala sekolah yaitu cara atau usaha kepala sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua siswa, dan pihak lain yang terkait (depdikbud,1999:11). Dengan demikian seorang kepala sekolah akan mampu mengorganisasi stafnya apabila memahami konsep, prinsip, dan tipe kepemimpinan kepala sekolah dan mampu ‘membuat’ orang lain bekerja untuk mencapai tujuan sekolah.

c. Kepemimpinan (Leading)
Kepemimpinan adalah keseluruhan proses mempengaruhi, mendorong, mengajak, menggerakkan, dan menuntun orang lain dalam proses kerja agar berfikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Direktorat Pendidikan Menengah Umum,2002:15). Dengan demikian seorang kepala sekolah harus mampu memadukan konsep kepemimpinan dan majerial (memimpin dan mengelola) agar peningkatan mutu pendidikan SMA bisa benar-benar terealisasi dengan baik.

d. Pengawasan (controlling)
Pengawasan adalah proses memonitor kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menentukan harapan-harapan yang secara nyata dicapai dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dari batasan di atas seorang kepala sekolah tidak cukup hanya sekedar mendelegasikan tugas dan kewajiban kepada seluruh staf dan guru saja, namun juga harus mau dan mampu mengawasi tugas dan kewajiban yang telah didelegasikan tersebut. Hal ini dikandung maksud agar setiap kegiatan yang dilaksanakan disekolah menjadi lebih bermakna. Disamping itu pengawasan juga sangat berguna untuk meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan dari pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya dan sebagai bahan evaluasi program yang mengarah pada perbaikan.


2. Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Sesuai dengan Tuntutan Depdiknas
Pada dasarnya manajemen berbasis sekolah dilaksanakan untuk tujuan pengembangan pendidikan kecakapan hidup. Untuk itu implementasi manajemen berbasis sekolah dalam kerangka kecakapan hidup harus dilakukan melalui langkah operasional tertentu dan sistematis. Dalam hal ini Depdiknas melalui Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan model manajemen berbasis sekolah, yaitu:
a. Penyusunan data dan profil sekolah yang komprehensif, akurat, valid dan sistematis.
b. Melakukan evaluasi diri-menganalisis kelemahan dan kekuatan seluruh komponen sekolah.
c. Mengidentifikasi kebutuhan sekolah, merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan bagi siswa berdasarkan hasil evaluasi diri.
d. Menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah yang telah dirumuskan, yang diprioritaskan pada peningkatan mutu pendidikan.
e. Mengimplementasikan program kerja.
f. Melakukan monitoring dan evaluasi atas program kerja yang diimplementasikan, dan
g. Menyusun program lanjutan (untuk tahun berikutnya) atas dasar hasil monitoring dan evaluasi. (Direktorat Pendidikan Menengah Umum,2002:27).

Model inilah yang akan menjadi kerangka dasar dalam merencakan program pengembangan sekolah. Hal ini dikandung maksud agar rencana pengembangan sekolah (SMA) tidak terlepas dari konsep yang telah menjadi kebijakan umum Depdiknas. Karena pada dasarnya sekolah adalah kepanjangan tangan dari Depdiknas.




3. Realisasi Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam Upaya Menyusun Rencana Pengembangan Sekolah guna Peningkatan Mutu Pendidikan di SMA
Secara konseptual manajemen berbasis sekolah dapat didefinisikan sebagai proses manajemen sekolah yang diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan, yang mana secara otonomi direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi sendiri oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan melibatkan semua stakeholder sekolah. Beberapa hal implementasi dari Manajemen berbasis sekolah adalah sebagai berikut:

a. Menyusun Rencana Pengembangan Sekolah
Agar pengembangan sekolah (SMA) bisa dilaksanakan secara optimal maka perlu sekali disusun sebuah rencana pengembangan. Rencana pengembangan inilah yang akan menjadi landasan kerja seluruh komponen sekolah. Secara garis besar, penyusunan rencana pengembangan sekolah hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Kepala sekolah membentuk tim penyususun program pengembangan sekolah, yang terdiri dari perwakilan semua unsur (warga) sekolah, setidaknya terdiri dari unsur guru, staf administrasi, komite sekolah, dan OSIS.
2) Anggota tim yang dipilih kepala sekolah hendaknya terdiri personil yang memiliki wawasan kependidikan yang memadai dan memiliki minat dalam kegiatan perencanaan.
3) Jenis perencanaan yang harus disusun meliputi rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangja pendek.
4) Agar rencana dapat tersusun dengan baiknya hendaknya memperhatikan prinsip a) mengacu pada tujuan, b) dapat dilaksanakan, artinya dapat dilaksanakan dengan mengacu pada situasi dan kondisi sekolah, c) komprehensif dan integrated (menyelurus dan saling terkait), dan d) harus efektif (mencapai tujuan) dan efisien (menggunakan tenaga, sarana, atau dana minimal)
5) Penyusunan rencana dapat ditempuh melalui langkah-langkah: a) mengkaji kebijakan yang relefan, b) menganalisis kondisi sekolah, c) merumuskan tujuan, d) mengumpulkan data dan informasi, e)menganalisis data dan informasi, f) merumuskan dan memilih alternative program, dan g) mengumpulkan data dan informasi.
Setelah semua program telah tertuang dalam rencana pengembangan sekolah, hal yang tidak kalah penting adalah menumbuhkan kultur sekolah yang spesifik.

b. Menumbuhkan Kultur (Budaya) Sekolah yang Spesifik
Pada dasarnya kultur sekolah diartikan sebagai kualitas kehidupan sebuah sekolah yang tumbuh dan berkembang berdasarkan spirit dan nilai-nilai tertentu yang dianut sekolah (Direktorat Pendidikan Menengah Umum; Kultur Sekolah,2002:15).. Spirit dan nilai-nilai tersebut misalnya spirit dan nilai-nilai disiplin diri, tanggung jawab, kebersamaan, dan keterbukaan. Secara umum kultur sekolah dapat tercermin dari hal-hal berikut ini:
1) Fasilitas-fasilitas fisik sekolah dirawat dengan baik, termasuk segera diperbaiki fasilitas yang rusak.
2) Penampilan fisik sekolah yang bersih, rapi dan nyaman serta memperhatikan keamanan.
3) Pekarangan dan lingkungan sekolah ditata sedemikian rupa sehingga memberi kesan asri, teduh dan nyaman.
4) Poster-poster afirmasi (poster berisi pesan-pesan positif) digunakan dan dipajang diberbagai tempat strategi yang mudah dan selalu dilihat oleh siswa.
5) Sekolah menciptakan rasa memiliki sehingga guru dan siswa menunjukkan rasa bangga terhadap sekolahnya.
6) Kondisi kelas yang menyenangkan sehingga tercipta suasana yang mendorong siswa belajar.
7) Acara-acara penting disekolah dijadwal sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu waktu belajar.
8) Ada transisi/peralihan yang lancar dan cepat antar kegiatan-kegiatan disekolah maupun di dalam kelas.
9) Guru mau mengubah metode-metode mengajar, bila metode yang lebih baik diperkenalkan kepadanya.
10) Penggunaan sistem moving-class.
11) Penciptaan relasi kekeluargaan dan kebersamaan.
12) Memberdayakan fungsi Perpustakaan sebagai kelas
13) Membentuk tim siswa Pengatur kedisiplinan.
14) Membudayakan lima menit berbahasa Inggris
15) Menyusun formasi kelas yang ideal
16) Menggalang potensi alumni
17) Membentuk perpustakaan khusus bagi guru
18) Memberdayakan fungsi 7 K di lingkungan Sekolah
19) Memberlakukan kartu (kuning dan merah) bagi pelanggaran tata tertib siswa

c. Memanajemen Kurikulum
Salah satu tugas utama sekolah adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Dengan demikian pemahaman terhadap kurikulum sampai dengan strategi pelaksanaan sangat penting. Dalam hal pengeloalaan kurikulum peran kepala sekolah menjadi sangat penting, mulai kegiatan perencanaan, koordinasi pelaksanaan, sampai evaluasinya.
Sesuai amamat dari Permen No 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan permen no 22 dan 23, jika sekolah belum memiliki dokumen kulrikulum KTSP, maka langkah pertama yang harus ditempuh oleh kepala sekolah adalah segera menyusun dokumen kurikulum mengembangkannya sesuai dengan pedoman/panduan yang telah dikeluarkan BSNP. Jika sekolah telah memiliki dokumen KTSP, atau bahkan telah melaksanakan KTSP, maka langkah yang harus diambil kepala sekolah adalah terus memantau pelaksanaan kurikulum dan melakukan evaluasi guna revisi/penyempurnaan kurikulum, terutama yang menyangkut masalah struktur dan muatan kurikulum. Hal ini dikandung maksud agar kurikulum yang dimiliki sekolah akan benar-benar mampu meningkatkan mutu pendidikan di SMA, hingga pada akhirnya siswa akan benar-benar bisa mandiri setelah lulus dari satuan pendidikan dan mampu mewujudkan harapan untuk dapat berpikir global dan bertindak sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal. Dengan demikian muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri harus diprogramkan, ditangani, dan dilaksanakan dengan serius.
Selama ini masih jarang sekali institusi pendidikan SMA yang menjalin hubungan kemitraan dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri yang berada di lingkungan sekolah, guna memaksimalkan implementasi kurikulum dan pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup. Untuk itu alangkah lebih baik jika pihak sekolah dengan dibantu oleh Dinas Pendidikan dapat menjalin hubungan kerjasama itu guna peningkatan mutu pendidikan.
Hal yang paling mendesak untuk segera diperbaiki adalah menyangkut masalah PBM. Seperti telah menjadi rahasia umum, bahwa ternyata sampai saat ini masih banyak guru yang belum merubah metode belajar mengajar di kelas, sehingga siswa tetap menjadi obyek dan guru adalah satu-satunya sumber belajar anak. Hal ini menyangkut sumber daya manusia, karena selama ini memang para guru masih sulit menemukan acuan metode pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pengaktifan MGMP di sekolah adalah prioritas utama guna meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan kurikulum. Berkaitan dengan itu tugas kepala sekolah adalah memfasilitasi kegiatan itu agar pengetahuan guru, terutama menyangkut metode belajar mengajar di kelas terus berkembang, karena sesungguhnya letak perbedaan proses belajar mengajar dan bimbingan antara kurikulum sebelumnya dengan KBK maupun KTSP adalah berkaitan dengan metode mengajar guru.

d. Memanajemen Personalia.
Tujuan akhir dari manajemen personalia adalah untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki sekolah guna tercapainya tujuan institusional. Berkaitan dengan manajemen ini tugas seorang kepala sekolah menyangkut: 1) pengadaan tenaga, 2) pemanfaatan tenaga yang telah dimiliki, dan 3) pembinaan dan pengembangan. Sebuah kesulitan yang cukup menghambat dan memerlukan penanganan serius dari kepala sekolah adalah tidak memadainya tenaga (guru) yang dimiliki sekolah, baik secara kuantitas maupun kualitas. Untuk itu seorang kepala sekolah harus pandai-pandai mengatur strategi guna memenuhi kekurangan tersebut, tentu dengan segenap usaha bersama warga sekolah, dinas Pendidikan dan komite sekolah. Berkenaan dengan pemanfaata, pembinaan dan pengembangan tenaga, kepala sekolah bisa melakukan hal-hal sebagai berikut:
1) Sekolah menciptakan hubungan-hubungan kerja kesejawatan diantara semua guru dan staf.
2) Pengawas melakukan supervisi kooperatif guna memberikan masukan bagi peningkatan kompetensi guru.
3) Terdapat program pengembangan profesional guru dan staf berdasarkan pada kebutuhan sekolah guna perbaikan pelayanan sekolah.
4) Ada assesment mengenai kekuatan dan kekurangan setiap guru dan staf, khususnya terkait dengan kompetensi dan keterampilan yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran efektif.
5) Pengembangan guru ditekankan pada pembentukan keterampilan profesional mereka.
6) Ada data-base mengenai profil guru mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan kompetensi profesional (masa kerja, latar pendidikan, pengelaman diklat dan penataran, karya-karya, dsb)
7) Ada program pengembangan staf berbasis sekolah, melalui program-program yang direncanakan sendiri oleh sekolah dan/atau melalui jaringan antar sekolah.
8) Kesempatan yang tersedia untuk pengembangan kapasitas profesional, diberikan secara bergilir, adil dan merata kepada semua guru dan staf.
9) Ada kegiatan sosialisasi lanjutan tentang hasil pelatihan/penataran yang diikuti staf tertentu kepada semua staf lainnya disekolah.
10) Guru aktif mengikuti dan memanfaatkan kegiatan MGMP untuk pengembangan diri.
11) Guru aktif secara mandiri dalam berbagai kegiatan-kegiatan mengkomunikasikan pengalaman – pengalaman dan pemikiran-pemikirannya, baik melalui penulisan artikel, makalah atau laporan penelitian, khususnya penelitian tindakan kelas.
12) Sekolah memiliki program pembinaan kesejahteraan baik yang bersifat material dan nonmaterial yang mengarah kepada kepuasan kerja. Untuk itu perlu dilakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
a). Memberikan apa yang menjadi hak guru dan staf administrasi.
b). Memberikan penghargaan, baik berupa material maupun nonmaterial, bagi setiap staf yang berprestasi atau telah mengerjakan tugas dengan baik.
c) Membina hubungan kekeluargaan di antara para guru/staf beserta keluarganya.
d) Jika kondisi memungkinkan mengupayakan kesejahteraan guru dalam RAPBS, sepanjang tidak menyalahi aturan yang berlaku.
e) selalu mendorong dan memfasilitasi agar setiap staf dan mengaktualisasikan potensinya.

e. Memanajemen Kesiswaan
Tujuan akhir dari manajemen ini adalah untuk membantu siswa mengembangkan dirinya. Kegiatan ini dimulai sejak seleksi penerimaan siswa baru sampai siswa tamat/lulus dari sekolah. Berkaitan dengan manajemen kesiswaan sekolah dapat menrapkan hal-hal sebagai berikut:
Layanan Pendukung Siswa.
1) Siswa memiliki kesempatan yang cukup untuk praktek terbimbing dengan menggunakan konsep dan keterampilan baru.
2) Guru memberikan tugas-tugas pada siswa pada jam pelajaran, bila guru yang bersangkutan tidak bisa hadir.
3) Siswa dilibatkan setiap hari dalam kegiatan-kegiatan belajar yang membawa keberhasilan bagi mereka.
4) Guru bersifat demokratis atas pikiran dan pendapat siswa baik terhadap pendapat yang benar maupun yang salah.
5) Terdapat ruang khusus untuk melaksanakan program layanan bimbingan konseling terhadap siswa, khususnya yang mengalami kesulitan belajar.
6) Terdapat program-program khusus untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan belajar siswa, seperti cara belajar efisien, cara mengatur kegiatan belajar dan waktu luang, peningkatan motivasi belajar, dsb.
7) Guru dan konselor melakukan assesment dan pemantauan terus menerus terhadap kesulitan belajar siswa.
8) Terdapat layanan pembimbingan khusus bagi siswa yang memiliki keberbakatan/kecerdasan khusus.
9) Guru berlaku adil bagi siswa baik yang pintar maupun yang lambat.
10) Ada jaringan kerja dan diskripsi tugas yang jelas antara guru, konselor, dan ortu dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan kepada siswa.
11) Tersedia banyak pilihan aktivitas untuk program ekstrakurikuler sesuai bidang bidang minat dan bakat siswa.
12) Aktivitas-aktivitas ekstrakurikuler dilandasi dan dikaitkan dengan usaha pengembangan secara integral kecerdasan intelektual, emosional dan spritual.

Keterlibatan Dan Tanggungjawab Siswa.
1) Siswa dapat memberikan masukan untuk pengembangan dan pengimplementasian kebijakan disiplin sekolah.
2) Jalur komunikasi yang terbuka terjadi antara siswa dengan guru.
3) OSIS aktif melakukan kegiatan dan ikut bertanggungjawab atas perilaku siswa.
4) Terdapat kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan pengalaman belajarnya diluar kelas reguler.
5) Kurikulum dan peralatan dimodifikasi untuk memberikan jalan bagi siswa yang cacat untuk dapat mengikuti semua program.
6) Siswa diberi kesempatan untuk memberikan masukan pada proses pengembangan pembelajaran.
7) Semua kegiatan ekstrakurikuler tersedia bagi semua siswa, tanpa ada diskriminasi jenis kelamin, suku, agama atau kondisi-kondisi yang menghambat.

Tata Tertib Dan Kedisiplinan
1) Terdapat peraturan tertulis yang menetapkan tingkah laku siswa yang bisa diterima, prosedur-prosedur disiplin dan sanksi-sanksinya.
2) Penyusunan tata tertib melibatkan dan atau mendengarkan aspirasi siswa.
3) Terhadap pelanggaran-pelanggaran, dengan cepat dilakukan tindakan kedisiplinan.
4) Pemberian tugas tambahan atas ketidakhadiran dan keterlambatan yang dilakukan siswa.
5) Tata tertib disosialisasikan kepada siswa melalui berbagai cara, termasuk menuliskannya dalam bentuk poster afirmasi yang dipajang dilokasi-lokasi strategis.
6) Sosialisasi dan penerapan tata-tertib terutama difokuskan pada upaya membantu siswa memahami dan mampu menyesuaikan diri dengan setiap butir aturan dalam tata-tertib tersebut.
7) Orangtua siswa memberikan dukungan kepada sekolah mengenai kebijakan disiplin sekolah.
8) Penjatuhan hukuman atas pelanggaran tata-tertib hendaknya disertai dengan penjelasan mengenai alasan dan maksud positif dan pengambilan tindakan tersebut.
9) Penegakan tata-tertib merupakan bagian dan terintegrasi dengan upaya membangun budaya perilaku etik dan sikap disiplin, baik dilingkungan internal sekolah maupun dilingkungan luar sekolah.
10) Siswa memperlakukn guru dan siswa lainnya dengan rasa saling harga menghargai.
11) Ada konsistensi/kesepakatan diantara para guru mengenai prosedur-prosedur disiplin bagi siswa.
12) Guru memiliki standar tertulis tentang perilaku siswa yang harus dipatuhi secara konsisten dalam kelas.
13) Terdapat kebijakan kedisiplinan bagi guru dan sekolah lainnya.

f. Memanajemen Keuangan
Masalah keuangan seringkali menjadi masalah rumit di sekolah. Guna meminimalisasi permasalahan yang menyangkut keuangan, seorang kepala sekolah harus transparans, akuntabel dan profesional khususnya dalam pengelolaan keuangan. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam manajemen ini adalah:

1). Menyusun RAPBS
Langkah awal yang harus ditempuh oleh kepala sekolah dalam hal manajemen keuangan adalah menyusun RAPBS dengan melibatkan guru, staf administrasi dan komite sekolah. Hal ini dikandung maksud untuk mengetahui sejauh mana program sekolah dapat dilaksanakan berdasarkan anggaran yang ada. Disamping itu dari RAPBS dapat diketahui sumber-sumber dana berasal dan sejauh mana dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan benar.
2). Pelaksanaan administrasi keuangan.
Setelah program sekolah dilaksanakan, hal itu akan berdampak pada penggunaaan dana sesuai yang telah tertuang dalam RAPBS. Setiap kegiatan yang melibatkan keuangan harus dilakukan proses administrasi keuangan sesuai dengan aturan administrasi keuangan yang berlaku. Untuk itu perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a). Pemasukan dan pengeluaran uang harus tercatat secara tertib dan disertai bukti-bukti yang syah, sesuai dengan aturan yang berlaku.
b). Bukti pencatatan tersebut harus siap untuk diperiksa setiap saat.
c). Administrasi keungan harus dilaksanakan secara terbuka. Artinya semua pihak yang terkait dapat melihat laporan keuangan tersebut.
3). Penyusunan Laporan
Laporan keuangan adalah salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Hal ini dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan baik secara internal maupun secara eksternal.

g. Memanajemen Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana sekolah pada dasarnya merupakan pendukung dan penunjang pelaksaan program-program sekolah. Seorang kepala sekolah yang baik adalah seorang yang mampu mendayagunakan sarana dan prasarana sekolah secara optimal guna mendukung kesuksesan pelaksanaan program. Agar kepala sekolah dapat mendayagunakan sarana dan prasarana sekolah dengan baik maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:


1). Melakukan inventarisasi barang milik.
Proses inventarisasi ini meliputi seluruh bangunan dan ruangan beserta perangkat yang ada di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sarana yang ada, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Dari kegiatan ini pula dapat diketahui kekurangan dan kelebihan sarana yang dimiliki, baik secara kuantitas maupun secara kualitas.
2). Melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana sekolah.
Dari kegiatan inventarisasi barang milik yang telah dilakukan sebelumnya dapat diketahui kondisi barang baik secara kualitas maupun kuantitas. Setelah itu yang diperlukan adalah kegiatan analisis tentang kebutuhan sarana dan prasaran sesuai dengan program yang telah disusun sebelumnya.
3). Perawatan sarana dan prasarana sekolah dengan alokasi dana yang tersedia.
4) Mengajukan usulan penambahan/pengadaan sarana pada dinas Pendidikan berdasarkan kajian dan skala prioritas atau membuat terobosan pengadaan sarana dari sumber lain, selain yang diperoleh dari pemerintah.

h. Membangun Hubungan Baik dengan Orang Tua Siswa dan Masyarakat
1) Sekolah senantiasa menjalin komunikasi yang harmonis dengan orang tua siswa dan masyarkat.
2) Sekolah berusaha melibatkan para orang tua siswa dalam pelaksanaan program-program sekolah.
3) Sekolah berusaha membina hubungan kerjasama (kolaborasi) dengan dunia usaha dan dunia industri di sekitarnya guna mendukung dan menyukseskan program pengembangan sekolah
4) Prosedur-prosedur untuk melibatkan para orangtua siswa dalam kegiatan-kegiatan sekolah disampaikan secara jelas, dan dilaksanakan secara konsisten.
5) Orangtua siswa disekolah ini mempunyai kesempatan-kesempatan untuk mengunjungi sekolah guna mengobservasi program pendidikan.
6) Pada pertemuan antara orangtua dengan sekolah, tingkat kehadiran orangtua siswa tinggi.
7) Ada kerjasama yang baik antara guru dan orangtua siswa, sehubungan dengan pemantauan pekerjaan rumah (PR).
8) Orangtua masyarakat dilibatkan dalam pembuatan keputusan-keputusan disekolah.
9) Para guru sering berkomunikasi dengan para orangtua siswa tentang kemajuan siswa, dan menunjukkan bidang-bidang keunggulan dan kelemahan.
BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Konsep Manajemen Sekolah dan Implementasinya pada pelaksanaan Manajemen di SMA meliputi kegiatan
a. Perencanaan (planning)
b. Pengorganisasian (organizing)
c. Pengerahan ( leading), dan
d. Pengawasan (controlling)
2. Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Sesuai dengan Tuntutan Depdiknas
Pada dasarnya manajemen berbasis sekolah dilaksanakan untuk tujuan pengembangan pendidikan kecakapan hidup. Untuk itu implementasi manajemen berbasis sekolah dalam kerangka kecakapan hidup harus dilakukan melalui langkah operasional tertentu dan sistematis dengan model manajemen berbasis sekolah sesuai harapan Depdiknas melalui Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Realisasi Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam Upaya Menyusun Rencana Pengembangan Sekolah guna Peningkatan Mutu Pendidikan di SMA
Agar pengembangan sekolah dapat dilakukan dengan baik maka penyusunan rencana pengembangan sekolah menjadi sangat urgen dan wajib untuk disusun.
a. Menyusun Rencana Pengembangan Sekolah
b. Menumbuhkan Kultur (Budaya) Sekolah yang Spesifik
c. Memanajemen Kurikulum
d. Memanajemen Personalia.
e. Memanajemen Kesiswaan
f. Memanajemen Keuangan
g. Memanajemen Sarana dan Prasarana
h. Membangun Hubungan Baik dengan Orang Tua Siswa dan Masyarakat


B. Saran
Karya tulis ini adalah salah satu alternative program pengembangan sekolah, khususnya pada jenjang SMA. Mengingat singkatnya uraian pada setiap bagian karya tulis, maka kepala sekolah perlu mempelajari lagi beberapa aturan dan panduan yang telah disusun oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Depdiknas hingga diperoleh pemahaman yang terpadu dalam menjalan tugas memimpin sekolah.


























DAFTAR PUSTAKA


Anonim. 2007. KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual, Panduan bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Jakarta:BP. Dharma Bhakti

Depdikbud, 1999. Panduan Manajemen Sekolah. Jakarta: Ditjen Dikmenum


Depdiknas.2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

-------------, 2002. Pedoman Pengembangan Kultur Sekolah. Jakarta:Dir. Dikmenum

-------------. 2002. Pedoman Manajemen Sekolah. Jakarta:Dir. Dikmenum

-------------. 2002. Konsep Dasar dan Pola Pelaksanaan. Jakarta:Dir. Dikmenum




Tidak ada komentar: